REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menurunkan 1.250 personelnya untuk mengamankan sidang paripurna DPR, yang akan mengesahkan RUU Pilkada, RUU Pemda dan RUU Administrasi Pemerintahan.

"Ada 1.250 personel yang merupakan gabungan dari satuan Sabhara, Brimob, Reserse, Intel dan Satlantas, akan diturunkan untuk mengamankan sidang paripurna," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Kamis (25/9).

Rikwanto melanjutkan, berdasarkan informasi akan ada unjuk rasa yang akan digelar oleh beberapa pihak di depan Gedung DPR pada hari ini. Estimasi massa yang akan berunjuk rasa diperkirakan berjumlah ribuan orang.

"Sesuai pemberitahuan akan ada unjuk rasa seperti dari Koalisi Merah Putih ada 3.000 orang. Peradi 1.000 orang. Nanti bercampur di sana," katanya.

Ia menjelaskan, alasan Polda Metro Jaya menerjunkan ribuan personel adalah untuk mengantisipasi bentrok. Sebab yang akan melakukan aksi diketahui tak hanya dari massa yang pro-RUU Pilkada melainkan masa yang kontra juga akan turun.

"Itu nanti teknis di lapangan. Nanti kita koordinasi dengan korlapnya bagaimana posisi masing-masing atau orasinya tidak saling mengisi agar kegiatan mereka tidak berbenturan. Pemisahan, nanti itu teknis di lapangan," jelasnya.

Sementara untuk mencegah kemacetan yang kemungkinan akan terjadi, anggota satuan lalu lintas melakukan pengaturan arus kendaraan di sekitar gedung DPR. Jika diperlukan, diberlakukan pengalihan arus.

"Pengalihan arus bersifat situasional. Kalau masih bisa lewat, kita lewatkan kendaraan. Kalau sudah terlalu banyak dan padat, kita alihkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika