REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang bermarkas di Singapura oleh pemerintahan Jokowi-JK, melahirkan pro kontra. Sebab wacana pembubaran Petral dinilai sebagai salah satu faktor dari persoalan perminyakan nasional Indonesia. Salah satunya, dinilai menjadi sarang dari mafia migas selama ini.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar menilai jika wacana terkait pembubaran Petral itu menujukan kebiasan orang Indonesia yang mudah dalam mencari kambing hitam. "Begini, kita orang Indonesia ini paling gampang mencari kambing hitam mafia itu mafia apa? Seharusnya, ayo perbaiki sistemnya semua dari hulu sampai hilir," ucap Bahrullah Akbar dalam sebuah diskusi di FX Lifestyle X'nter, Jakarta Selatan, Rabu (24/9).
Ia mengusulkan, jika seharusnya pemerintah kedepan melakukan perbaikan sistem lebih kepada level teratas, yakni terkait keberadaan ISC (Integrated Supply Chain) yang menjadi kontrol Petral.
"Nah, itu harus diperbaiki. Karena Petral mendapat order dari ISC Pertamina, ISC ini sebagai penanggung jawab dari Petral. ISC yang menyiapkan rencana pembelian (minyak ekspor impor)," ucap Bahrullah
Pengamat Energi Komaidi Notonegoro menyatakan penggagas dan pendiri ISC ini adalah Ari Soemarno ketika menjabat Dirut Pertamina (2008). "ISC inilah yang berkuasa penuh terhadap kontrol Petral," ujar Pengamat Energi dari Reforminer, Komaidi Notonegoro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/9).
Dalam pembentukkan ISC pada 2008, Ari Soemarno mendapat tantangan keras dari beberapa komisaris Pertamina waktu itu. Dirinya mengklaim jika ISC akan membuat pengadaan minyak mentah dan BBM menjadi lebih efisien dan transparan.
Sebab, ISC akan menggabungkan fungsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang sebelumnya terpisah di bawah kewenangan Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga. "ISC memiliki tugas yang sama dengan Petral. Mereka bisa order minyak melalui Petral secara periodik maupun adhoc. ISC inilah yang menentukan pemenang dan penetapan harga dalam tender Petral," tegas Komaidi.
Namun ISC pun bisa melakukan perdagangan minyak diluar Petral seperti ke Aljazair, Irak. "Baik Petral maupun ISC, semuanya berada di bawah pemerintah untuk melakukan perdagangan impor minyak. Petral merupakan anak usaha Pertamina, sedangkan ISC melekat dalam tubuh Pertamina," ujar Komaidi.
Petral sendiri dalam rantai supply chain sangat tergantung dengan posisi ISC Pertamina, karena dari impor ekspor 'requistion' volume, 'schedule', jenis, term and condition, semua keputusan terletak di tangan ISC Pertamina sebagai Owner Estimate. Posisi Petral untuk pengadaan import crude oil dan BBM mulai dari seluruh proses pengadaan sampai persetujuan pemenang dab harga semuanya melewati persetujuan ISC Pertamina.
Di sisi lain Petral hanya melakukan import Crude dan product BBM kepada tiga pihak, National Oil Company (NOC), Major Oil Company (MOC) dan Producer/Refiner bukan pada trader lagi, seperti yang di asumsikan ke publik selama ini.
Ari Soemarno membentuk ISC tidak disetujui secara bulat oleh Dewan Komisaris PT Pertamina pada 17 September 2008 namun Komisaris Independen Pertamina Umar Said dalam surat No 286/K/DK/2008 tertanggal 2 September 2008 kepada Dewan Komisaris menyatakan tidak sependapat (decenting opinion) dengan pembentukan ISC. Menurut Umar, ISC sebaiknya tidak berada di bawah Dirut, namun Direktur Umum dan SDM.
Hal yang sama juga disampaikan dua Komisaris Pertamina lainnya, Muhammad Abduh. Dirinya menilai keberadaan ISC yang langsung berada di bawah Dirut membuat Dirut berfungsi pula dalam hal operasional. Padahal, seharusnya Dirut tidak boleh terlibat dalam operasional.
Persetujuan Dewan Komisaris yang terdiri atas Komisaris Utama Endriartono Sutarto dengan komisaris Umar Said, Muhammad Abduh, dan Maizar Rahman itu disertai beberapa catatan di antaranya, ISC harus dapat menyelaraskan pengadaan minyak mentah dan BBM buat kebutuhan kilang dan pemasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika