REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur meraih nilai tertinggi berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (AKIP), yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan secara berkala sejak 2009, Kemenpan dan RB melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
Untuk tahun ini, Kemenpan dan RB melakukan evaluasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta disupervisi oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Evaluasi didasarkan pada penerapan komponen sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
Selama kurun waktu tersebut, terdapat sejumlah catatan dari Kemenpan dan RB. Pertama kesadaran instansi pemerintah pusat dan provinsi untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin tinggi.
Kedua tingkat kepatuhan untuk memenuhi pertanggungjawaban kinerja juga semakin tinggi. Ketiga kemampuan instansi pemerintah pusat dan provinsi juga semakin baik dalam menerapkan SAKIP.
"Dampak positif uang ditimbulkan dari tiga aspek itu antara lain instansi pemerintah mulai memiliki indikator kinerja yang terukur dan berorientasi kepada hasil, instansi pemerintah memiliki tugas dan fokus sesuai fungsinya" jelasnya
"Selain itu instansi pemerintah memiliki kemampuan menghasilkan layanan yang dirasakan langsung masyarakat serta sudah terjadi kecenderungan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran karena anggaran digunakan secara tepat," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai rata-rata AKIP 2014 kementerian/lembaga (K/L) sebesar 64,56 (rata-rata 2009 46,76) dan pemerintah provinsi tercatat 59,22 (rata-rata 2009 45,11). Tujuh K/L dengan nilai A adalah Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kemenpan dan RB, BPKP dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Sedangkan dua provinsi dengan nilai A adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sebagai tambahan, nilai B diraih oleh 42 K/L dan lima provinsi, kemudian nilai C diperoleh tiga K/L dan empat provinsi.
Meskipun mengalami berbagai kemajuan positif, Azwar mengakui penerapan AKIP masih menghadapi tantangan-tantangan yang perlu dikelola. Pertama, konsistensi penerapan SAKIP dari waktu ke waktu perlu komitmen pimpinan.
"Jadi, kalau yang dapat C itu bosnya gak peduli. Atau kurang peduli," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Ia melanjutkan, masih perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perwujudan hasil-hasil yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.
"Jadi setiap kita kerja, setiap rupiah harus berdampak pada masyarakat. Ada hadits mengatakan, 'Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain'. Sebaik-baik pemerintah juga demikian," katanya..
Tantangan lain adalah perlu didorong kesadaran seluruh lingkungan pegawai dan pejabat akan pentingnya budaya kinerja. Yaitu budaya yang mengutamakan kinerja individu, unit kerja dan organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling terkait.
"Jadi kalau terukur begini, kita juga puas. Yang kita hasilkan jelas dan kita juga dapat tukin (tunjangan kinerja) yang makin bagus," ujar Azwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
