REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno mengatakan jika usulan soal pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang bermarkas di Singapura baru akan diputuskan akhir pekan ini.
"Pembubaran itu merupakan usulan dari hasil yang dilakukan oleh Deputi bidang energi, Pak Hasto Kristiyanto yang mendapat usulan pembubaran Petral," ucap dia kepada awak media, di Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
"Nah, kami di tim transisi belum memfinalkan, jadi hasil-hasil pokja itu finalisasinya akhir pekan ini," tambahnya.
Jadi, kata dia, usulan-usulan tersebut akan menjadi bagian dari yang dianalisa dan pertimbangkan. "Jadi final rekomendasi dari tim belum keluar dari energi secara menyeluruh, termasuk Petral," ujar adik dari mantan dirut Pertamina, Ari Soemarno itu.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto membantah pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla akan membubarkan anak usaha PT Pertamina, PT Petral. Padahal, sehari sebelumnya Hasto menegaskan pembubaran Petral akan dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintahan baru dalam memberantas mafia migas.
Apa yang disampaikan ke media dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9) kemarin, diklaimnya baru sebatas masukan dan masuk dalam kajian Tim Transisi. "Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tegas Hasto di tempat yang sama, Selasa (23/9).
Diungkapkan dia, rencana pembubaran Petral merupakan hasil dari dengar pendapat dengan pakar di bidang energi. Dimana dengar pendapat menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama salah satu akar persoalan yang menghambat kesejahteraan rakyat adalah pengelolaan energi yang sarat dengan kepentingan.
"Darisitu muncullah gagasan diperlukannya suatu audit, jadi tema sentralnya sebenarnya adalah audit migas," ucap Hasto.
Ia menyebut tim transisi sedang melakukan kajian terhadap usulan itu. "Apa yang kami sampaikan itu keinginan dari mereka-mereka yang ingin melihat Indonesia berjaya di sektor perminyakan," tambahnya.
Sebelumnya, Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan mengatakan keberadaan mafia migas menghambat terwujudnya kedaulatan energi nasional. Karenanya, pemerintahan Jokowi-JK berencana memperbaiki regulasi yang ada. Regulasi baru dibuat untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru.
"Ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," katanya, Senin (22/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika