REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkapkan, pendekatan pembangunan yang dilakukan beberapa rezim pemerintahan sebelumnya, sering melanggar Hak Asasi Manusia.
Aktivis YLBHI Bahrain, mengatakan, hal itu menimbulkan persoalan sosial dan konflik lahan. "Kita harus turut mengawasi, ide poros maritim dan tol laut Jokowi-JK sungguh hadir untuk meningkatkan keteladanan negara dalam menegakkan hukum," ujar Bahrain, dalam Jumpa Pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, (23/9).
Ia menegaskan, konsep baik tersebut jangan sampai malah meneruskan perilaku buruk pembangunan dan menggusur warga.
Aktivis Change.org, Arief Aziz pun mengajak seluruh warga Indonesia dan semua elemen masyarakat sipil untuk kritis mengawasi konsep poros maritim dan tol laut. Semuanya demi menuju perubahan Indonesia lebih baik.
"Ruang-ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan harus terbuka lebar, pemerintah mendatang harus lebih transparan dan tidak anti kritik," kata Arief.
Menurutnya, sistem keterbukaan informasi publik harus dilakukan, agar seluruh masyarakat dapat mengakses data-data negara yang dibutuhkan.
Koalisi organisasi nonpemerintah yang terdiri dari YLBHI, Change.org, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Greenpeace Indonesia, akan mengajak Jokowi-JK berdialog langsung dengan masyarakat pada November 2014.
Dalam forum lokakarya nasional itu, nantinya konsepsi poros maritim dan ide tol laut dapat dirumuskan secara terbuka. Diharapkan dengan adanya dialog tersebut, pemulihan ekosistem pesisir dan laut dapat menjadi agenda prioritas pembangunan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika