REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mempercepat dwelling time atau waktu tunggu kapal sejak bersandar hingga barang keluar pintu pelabuhan.
Jokowi menilai, lamanya dwelling time terjadi karena birokrasi yang berbelit. Bukan karena kurangnya kapasitas di pelabuhan.
Padahal, kata Jokowi, jika urusan itu dipermudah, maka dwelling time bisa dipercepat. Sehingga meningkatkan efisiensi pengiriman barang di pelabuhan.
"Problem-nya bukan di pelabuhannya, tapi dokumen-dokumennya. Ngurus dokumen ini ada yang dua minggu, ngurus dokumen ini ada yang 10 hari. Itu yang harus dibenahi, bukan di pelabuhannya," kata gubernur DKI Jakarta tersebut di kantor Pelindo II, Jakarta, Selasa (23/9).
Dia menjelaskan, dwelling time di pelabuhan, terutama di Tanjung Priok, memakan waktu sampai 5,2 hari. "Targetnya saya ingin empat hari," ujar Jokowi.
Namun, dia tak memberi target waktu kapan dwelling time empat hari harus tercapai.
Lamanya dwelling time membuat pengusaha menambah biaya bongkar-muat peti kemas. Akibatnya, harga barang juga akan naik.
Selain itu, antrean serta penyusunan peti kemas menjadi tidak tertib. Kondisi ini diperburuk oleh perilaku sebagian pemilik peti kemas yang tidak mau menyewa gudang dan membiarkan barangnya menumpuk di pelabuhan.