REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Bradodin Haiti menyesalkan insiden antara TNI dan Polri di Batam yang mengakibatkan empat orang tertembak.
"Kami menyesalkan ini, karena seharusnya ada tugas-tugas lain yang lebih berat untuk bangsa dan negara ini," kata Wakapolri usai menggelar pertemuan dengan KSAD dan petinggi dua lembaga tersebut di Polda Kepri, Selasa (23/9).
Namun demikian, ada hal-hal yang berbeda antara TNI dan Polri dan disepakati dibentuk tim investigasi dengan ketentuan siapapun yang salah akan ditindak, yang benar dilindungi.
"Kami menjamin, kedepan jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Kepala satuan dan wilayah di Kepulauan Riau ini juga harus berupaya bersama-sama memulihkan kondisi agar kembali akrab sebagaimana semula," kata dia.
Hal ini, kata dia, akan segera diselesaikan, dikoordinasikan karena Polri tidak bisa menyelesaikannya sendiri. "Mulai hari ini baru akan dilakukan penyelidikan-penyelidikan. Fakta-fakta tentu akan terungkap," kata Haiti.
Wakapolri mengatakan, perbedaan versi kejadian nantianya akan menjadi salah satu yang akan diungkap oleh tim gabungan ini untuk mencari fakta-fakta yang benar. "Orang-orang dari Polri yang akan tergabung dalam tim sebagian sudah disini. Namun belum diumumkan secara resmi," kata Wakapolri.
Ia mengatakan, sebenarnya di Polda ada tim Propam yang sudah berjalan namun sebisa mungkin akan dihindari keterlibatannya.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendral Gatot Nurmantyo mengatakan sudah sepakat dengan Wakapolri untuk membawa kasus ini diangkat ke Polri dan TNI.
"Kami datang ke sini memang untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Kami sepakat untuk membentuk tim investigasi," kata dia.
Pertemuan tersebut dilakukan seusai KSAD mengunjungi markas Batalyon 134 Tuah Sakti tembesi dan korban penembakan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam.
Di Batalyon, KSAD meminta anggotanya untuk bertugas seperti biasa dan bekerjasama dengan Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
Ikuti Whatsapp Channel Republika