REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN--Pembelian beras petani Sumatera Utara oleh Bulog hingga September tahun ini rendah, yakni baru 472 ton dari target sebesar 10.000 ton akibat adanya selisih harga penetapan Pemerintah dan di pasar.
"Realisasinya memang masih relatif sedikit dari yang ditargetkan, kendalanya adalah harga jual petani yang sering di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Humas Bulog Sumut, Rudi Adylin di Medan, Selasa (23/9).
Harga HPP misalnya masih Rp6.600 per kg, sedangkan harga di petani sudah di kisaran Rp7.000 per kg."Masalah harga itu yang jadi kendala peningkatan pembelian beras petani," katanya.
Meski ada kendala, tetapi Bulog terus berupaya meningkatkan pembelian antara lain kerja sama dengan kelompok tani atau perusahaan penggilingan padi di daerah.
Dengan langkah itu diharapkan, pembelian bisa lebih banyak lagi dan bisa mencapai target.
Apalagi, ujar Rudi, target tahun ini lebih rendah 5.000 ton dari rencana tahun lalu yang sebanyak 15.000 ton.
Target 10.000 ton pada tahun ini dilakukan untuk lebih realistis dengan mengacu pada realisasi 2013 yang sangat kecil dari yang ditargetkan atau hanya 310 ton.
Dia mengakui, Pemerintah biasanya baru memberikan insentif untuk menambah besaran HPP di saat musim paceklik di akhir tahun.
Adapun harga beras yang tren mahal di Sumut itu sendiri, ujar dia, merupakan salah satu dampak positif dari tidak serentaknya panen petani di Sumut."Harga beras di Sumut semakin mahal karena produksi juga tidak terlalu banyak dampak anomali cuaca," katanya.
Meski pembelian beras petani masih belum sesuai rencana , tetapi stok beras Bulog masih tetap aman karena ada pasokan dari daerah lain seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Stok beras Bulog pekan ini ada 41.000 ton yang bisa mencukupi untuk alokasi daerah itu selama tiga bulan lebih.
Pengamat ekonomi Sumut, Wahyo Ario Pratomo menyebutkan, seharusnya kendala Bulog untuk membeli beras petani itu jadi evaluasi bagi Pemerintah dalam penetapan HPP beras petani.
"Kenapa HPP tidak disesuaikan saja dengan kondisi harga di lapangan," katanya.
Bahkan, kalau diperlukan, Pemerintah bisa memberi keleluasaan bagi Bulog untuk membeli beras petani tanpa mengacu pada HPP.
"Kalau HPP dinaikkan sesuai harga pasar apalagi dibebaskan, maka Bulog bisa membeli beras petani lebih banyak dan itu membuat stok akan lebih aman dan bahkan bisa menekan impor," katanya.
Ketergantungan dengan beras antarpulau apalagi impor, akan rentan dengan masaalah ketahanan pangan dan lonjakan harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika