REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Menteri Pertanian di kabinet Jokowi-JK diharapkan berani menghentikan impor pangan. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Gamal Nasir mengungkapkan, selama ini wewenang Kementan lebih sedikit dibandingkan Kementrian Perdagangan dalam menentukan impor pangan.
Oleh karena itu, Mentan yang akan datang harus lebih berani menekan impor dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. "Dengan meningkatnya produksi dalam negeri diharapkan kesejahteraan petani ikut terangkat," katanya saat dihubungi Republika pada Senin (22/9).
Sebagai Dirjen Perkebunan, Gamal berharap agar Mentan yang akan datang melakukan peremajaan di perkebunan. Kondisi perkebunan saat ini, lanjutnya, rata-rata sudah sangat tua dan memerlukan replanting.
Ia melanjutkan secara umum sektor pertanian membutuhkan perbaikan infrastruktur. "Perbaikan irigasi dan infrastruktur penunjang pertanian harus menjadi program yang diprioritaskan," imbuhnya.
Di samping itu, anggaran di bidang pertanian perlu ditingkatkan. Gamal mengharap anggaran pertanian di era Jokowi dapat ditingkatkan hingga 20 persen dari APBN. Hal ini mengingat pertanian merupakan kebutuhan dasar suatu bangsa dan sama pentingnya dengan sektor pendidikan.
Gamal tak mempermasalahkan apakah menteri pertanian mendatang berasal dari kaum profesional atau kalangan partai. Ia juga mempersilakan siapapun baik dari internal atau eksternal kementrian untuk memimpin Kementan lima tahun ke depan.
Selain berani menghentikan impor, calon menteri pertanian harus memiliki pengalaman di bidang pertanian. Sehingga, mampu memetakan masalah dan menyusun strategi pembangunan pertanian yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika