REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan, PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia juga mengklaim, koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD.
"Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam," tegas Hidayat saat menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Hidayat yang juga menjabat Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya," ujar Hidayat dalam siaran persnya kepada ROL.
Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD. "Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," pungkas Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika