REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal mengatakan,  ASEAN Economic Community (AEC) akan menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas pada 2015. Ini juga membawa dampak negatif untuk buruh.

Hal ini, ujar Said, terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai target AEC tapi ternyata angka gini ratio pun meningkat di mana  makin besar angka gini ratio berarti makin lebar gap orang kaya dan orang miskin seperti di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi meningkat tiap tahun tapi gini ratio nya juga naik yaitu 2012 (0,36) ,2013 (0,39),dan 2014 (0,41) ini berarti pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati middle up class.

"Sedangkan kelas menengah bawah. atau buruh makin turun upah riilnya. Orang  kaya makin kaya yang miskin makin miskin, jadi KSPI khawatir AEC hanya akan kembali memiskinkan kaum buruh dan rakyat kecil," kata Said, Senin, (22/9).

KSPI, ujar Said, meminta sebelum diterapkan AEC maka kebijakan upah murah harus dihapus oleh pemerintah. Pemerintah baru harus menaikan upah minimum 2015 sebesar 30% dan merevisi KHL menjadi 84 item  karena kalau menggunakan KHL 60 item tidak berguna lagi karena sekarang ini di kota - kota industri nilai UMP/UMK sudah diatas 100%.

Standar internasional,  terang Said, mensyaratkan pasar bebas bisa diberlakukan bila negara sudah menerapkan upah layak dan ada jaminan sosial seperti jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. KSPI bersama sejumlah organisasi buruh dan  guru honorer akan menggelar aksi 100 ribu buruh pada 2 Oktober di seluruh Indonesia dan melakukan mogok nasional dua juta buruh di awal November 2014 menuntut presiden baru memenuhi KHL  84 item dan menaikan upah minimal  30%, memberikan jaminan pensiun buruh seperti PNS sebesar 75% dari upah terakhir juga menolak kenaikan harga BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika