REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai keinginan Joko Widodo agar menteri melepaskan jabatan di parpol bakal memunculkan resistensi dari parpol pendukung.
"Kalau sampai dilaksanakan, bahwa menteri harus mundur dari parpol maka Jokowi akan mendapatkan dukungan yang lemah dari parpol pendukungnya. Saya melihat akan sulit dilaksanakan," katanya di Semarang, Senin.
Budi yang juga penasihat tokoh politik dan pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi itu menjelaskan idealnya pejabat negara, termasuk menteri memang tidak terafiliasi atau terikat dengan kekuatan parpol.
Namun, dalam praktik dan realitas politik, ungkap dia, keharusan menteri terpilih mundur dari parpol akan susah terlaksana karena pasti akan mendapatkan tentangan dari parpol-parpol pendukung.
"Parpol-parpol pendukung pasti tidak setuju. 'Masa' sudah susah payah mencapai jabatan (di parpol, red.), diminta mundur. Praktiknya akan susah dilaksanakan," kata pengajar FISIP Undip tersebut.
Ia membandingkan realitas politik di negara-negara lain, bahkan hampir semua negara yang menerapkan sistem parlementer, para pejabat negaranya ternyata berafiliasi atau menduduki jabatan di parpol.
"Di negara yang menerapkan sistem presidensial, terutama untuk presidennya harus lepas dari parpol karena presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Harus betul-betul netral," katanya.
Meski demikian, kata dia, untuk posisi menteri di banyak negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil ternyata masih banyak juga yang tetap berafiliasi dengan kekuatan parpol.
"Ya, saya melihatnya bagus kalau bisa dilaksanakan. Tetapi, resistensi yang muncul, terutama dari parpol pendukung pasti akan besar. Secara ideal bagus, tetapi secara praktik akan sulit dilakukan," pungkas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika