REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan sangat selektif untuk menerima orang-orang yang akan mengisi posisi strategis di sektor migas, seperti menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dirut Pertamina.
"Jokowi sendiri juga sudah punya rencana membentuk Satgas Anti-Mafia Migas, yang rekrutmennya dalam catatan kami mesti transparan, akuntabel, dan publik terlibat," kata Anggota Pokja Energi Rumah Transisi Jokowi-JK, Erwin Usman, di Jakarta, Senin.
Ia menilai orang-orang yang pernah menjadi petinggi ESDM, BP Migas, BPH Migas, SKK Migas, dan BUMN dari sektor ESDM tidak perlu dicalonkan kembali untuk masuk kabinet Jokowi-JK.
Pemberantasan mafia migas dipandang perlu lantaran mafia migas sudah beroperasi sejak era orde baru. Oleh sebab itu, dibutuhkan kejelian untuk memilih orang yang tepat mengisi posisi Kementerian ESDM maupun Dirut Pertamina.
Jelang pelantikan dan pengumuman nama kabinet pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, muncul nama Taslim Yunus dalam bursa Direktur Utama (Dirut) Pertamina. Taslim disebut-sebut adalah nama yang diusung langsung JK.
Direktur Indonesia Mining and Energi Studies (IMES) ini menuturkan, menjelang pengumuman nama kabinet, sejumlah nama sudah bermunculan di tengah masyarakat. setelah sebelumnya Darwin Silalahi, kini muncul Taslim Yunus yang akan menempati posisi strategis sektor migas.
Ia berpendapat nama Taslim Yunus dan Darwin Silalahi bukanlah nama yang tepat untuk berada di posisi ESDM ataupun Pertamina. Keduanya diyakini akan membawa kepentingan asing ke dalam ranah kebijakan.
"Menurut saya tidak cocok. Posisi paket ESDM 1 dan Pertamina 1, sangat strategis," kata Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika