REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi menilai menteri yang diinginkan Presiden terpilih Joko Widodo ke depan adalah menteri yang memiliki keteguhan untuk mempromosikan falsafah Tri Sakti.
"Yang diharapkan kabinet Jokowi ke depan, menteri harus faham dan punya komitmen memperjuangkan nilai-nilai Tri Sakti, " ujarnya kepada Republika, Ahad (21/9).
Dalam hal ini, menteri yang berpegang pada Tri Sakti adalah menteri yang tidak berpandangan neoliberal. Namun demikian ia mengatakan, menteri yang tidak neoliberal tidak berarti menteri lama tidak dapat terpakai kembali.
Karena menurutnya, soal cara berpikir sebagian besar menteri mengikuti pemimpinnya. Sementara kemampuan profesionalitas setiap menteri bisa berbeda-beda.
"Bahwa itu kemudian dijabarkan di kementeriannya bisa berbeda-beda. Kementerian apapun harus mengikuti tiga prinsip dalam Tri Sakti," katanya.
Ketiga prinsip dalam Tri Sakti tersebut, ujar dia, diantaranya berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. Ketiga esensi Tri Sakti itu relatif terkikis dan terpinggirkan oleh arus global besar yang ada.
Kemudian arus utama dimiliki oleh neoliberalisme yang orientasinya sangat pasar. Dalam hal ini, kecenderungan kepada nilai-nilai Tri Sakti ingin dikembalikan oleh Jokowi.
Ia mengatakan, menteri yang dipilih harus berupaya membuat bangsa ini berdaulat secara politik dengan kekuatan global.
Kemudian menteri tersebut harus memulihkan martabat bangsa sebagai bangsa yang berdaulat. Negara menurutnya, tidak boleh terombang ambing oleh perekonomian yang ada. Karena menurutnya, bangsa ini memiliki momentum untuk mengembalikan ekonomi yang lebih baik.
"Dalam hal ini, negara tidak boleh tunduk semata pada kehendak pasar. Bahkan pasar itu harus dapat dikendalikan oleh ekonomi negara," ujarnya.
Selanjutnya, menteri harus berupaya menumbuhkan karakter yang berbudaya.
"Bukan kemudian hanya menyerap dan mengagungkan budaya global yang ada, yang menghilangkan identitas budaya bangsa," ujarnya.