REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Sebanyak 170 desa di 17 kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Ahad (21/9) mengalami krisis air bersih.
"Debit sumber-sumber terus menyusut akibat kemarau sehingga warga harus berjalan kaki untuk mengambil air di desa lain atau membeli air tangki dengan harga yang sangat mahal," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur Tini Thadeus.
Thadeus menyebutkan jumlah keluarga yang menderita krisis air mencapai 39.879 orang atau 4.325 keluarga.
Ia mengatakan krisis air bersih di provinsi seribu pulau itu berpeluang meluas ke seluruh kabupaten/kota yang ada karena NTT baru akan memasuki puncak kemarau pada bulan Oktober mendatang. Bukan tidak mungkin ancaman rawan pangan juga membayangi provinsi tersebut.
"Krisis air bersih tersebut hanya bisa diatasi dengan memasok air dari daerah lain menggunakan mobil tangki," katanya.
Menurut dia, selain langkah pemanfaatan tangki air, Pemprov NTT juga telah mengajukan permintaan tanggap darurat ke pemerintah pusat untuk segera menyalurkan sedikitnya Rp15 miliar untuk pengadaan air bersih di seluruh wilayah provinsi kepuluan tersebut, terutama di daerah yang telah masuk dalam zona kritis.
"Untuk pengadaan air dari daerah lain ke desa-desa yang dilanda krisis air, butuh sedikitnya Rp15 miliar. Dana sebesar itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat," katanya.
Menurut Thadeus, Pemprov NTT telah mengirim proposal pengadaan air bersih bagi warga ke pemerintah disertai kebutuhan dana sejak awal bulan ini.
Pemerintah Provinsi NTT berharap proposal tersebut segera dijawab oleh pemerintah pusat agar segera dilakukan aksinya.
"Kami menunggu saja, jika proposal tidak disetujui, ya, terpaksa pemerintah kabupaten yang harus mengatasi sendiri krisis air di daerahnya," kata Thadeus.
Menurut dia, dana Rp15 miliar yang dimintakan itu, akan dimanfaatkan untuk membangun 10 sumur bor di desa-desa yang menderita krisis air, dan mendanai pasokan air dari sumber air terdekat untuk dibagikan kepada warga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika