REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua Nehemia Wospakrik mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung sangat positif karena tak lagi membebani keuangan daerah.
"Pengalaman dua kali pilkada langsung puluhan miliaran anggaran daerah membiayai kebutuhan logistik pilkada, ya secara pribadi sangat mendukung pilkada melalui DPRD," ungkap Ketua DPRD Nehemia Wospakrik di Biak, Sabtu.
Ia mengakui kebutuhan anggaran paling besar dikeluarkan pemkab saat pilkada langsung menyediakan dana hingga Rp30 miliar untuk diberikan kepada penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan umum, Panitia Pengawas.
Tetapi jika pilkada melalui DPRD, menurut Nehemia, maka pemkab Biak Numfor tidak lagi mengeluarkan anggaran begitu besar untuk membiayai pilkada langsung.
Sedangkan di pihak lain calon pasangan kepala daerah, menurut Nehemia, tidak lagi menyiapkan anggaran sangat besar untuk keperluan sosialisasi calon, logistik kampanye, transportasi simpatisan parpol serta biaya untuk keperluan konsumsi.
"Pasangan calon juga dibebani menyiapkan dana untuk membayar saksi-saksi di setiap lokasi tempat pemungutan suara, ya cost politik yang dikeluarkan saat pilkada langsung begitu besar dan menyita banyak waktu calon," ujarnya.
Sedangkan dampak lain adanya pilkada langsung, menurut Nehemia, rentan dengan konflick antar pendukung pasangan calon kepala daerah.
Dia berharap wacana pilkada tak langsung yang RUU tengah digodok DPR RI diharapkan bisa menjadi solusi dalam menekan keuangan daerah dialami kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Berdasarkan data pada tahapan pilkada Bupati langsung Biak berlangsung selama dua putaran yakni 20 September dan 5 Desember 2014 menghabiskan dana mencapai Rp35 miliaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
