REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut pihak yang menginginkan pilkada langsung dihapus.
"Saya merasa heran, ketika semangat reformasi itu kini coba diputar-balikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri," kata Megawati dalam pidato politiknya di Rapat Kerja nasional IV PDI Perjuangan, di Semarang, Jumat (19/9).
Dikatakannya, atas dasar amanat reformasi, maka pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Gagasan pemilu langsung tersebut sekaligus sebagai antitesa atas kepemimpinan orde baru yang cenderung represif, dan melanggengkan kekuasaan melalui pemilu.
"Maka pemilu secara langsung pun menjadi arus demokratisasi yang sangat kuat, yang mengembalikan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu langsung adalah salah satu penanda penting, landmark yang membedakan orde baru dengan era reformasi sekarang ini," papar Megawati.
Namun Megawati juga melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Khususnya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi “belanja pemilu” yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu yang masih sering terjadi.
"Kita sadar sepenuhnya, bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun ini merupakan hal yang sifatnya teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi dari kedaulatan rakyat itu sendiri," papar Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika