REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi, Kurtubi berpendapat, tidak tepat jika CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi yang disebut-sebut sebagai calon kuat dirut Pertamina atau menteri ESDM, menduduki posisi strategis dalam pemeritahan. Sebab menurutnya, hal tersebut berpotensi akan merugikan negara dan terjadi konflik kepentingan.
Politikus Partai Nasdem itu khawatir jika Darwin memiliki posisi strategis di Pertamina atau di Kementerian ESDM, maka kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih menguntungkan asing. "Tidak cocok, sebab beliau mewakili perusahaan minyak asing. Dikhawatirkan, dengan kondisi shell yang saat ini tidak bisa berkembang lantaran memiliki pom yang cukup banyak namun tidak banyak warga Indonesia yang meminati karena harganya yang relatif mahal," kata Kurtubi kepada wartawan, Jumat (19/8).
Ia menjelaskan, dengan posisinya sebagai pejabat pemerintahan, Darwin akan memanfaatkan momentum pencabutan subsidi BBM. Dengan cara mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM agar setara dengan harga jual Shell, maka otomatis rakyat indonesia akan beralih memakai Shell untuk kendaraan mereka.
"Kan jelas, walaupun dia (Darwin) profesional, tapi latar belakangnya yang sudah lama menduduki jabatan di perusahaan asing justru akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambilnya, yang sudah pasti akan lebih mengutamakan kepentingan asing," kata Kurtibi.
"Jadi," kata dia melanjutkan, "Jokowi harus lebih cermatlah dalam menyusun kabinet."
Pendapat serupa disampaikan peneliti Global Future Institute (GFI), Agus Setiawan. Ia menyatakan, dalam analisa GFI, Darwin ternyata punya beberapa catatan yang menunjukkan reputasinya sebagai bagian integral dari kepentingan strategis beberapa korporasi minyak asal Belanda, Britania Raya. "Bahkan kongsi konsultan Amerika Serikat seperti Royal Dutch Shell, British Petroleum dan Booz Allen Hamilton," kata Agus Setiawan kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (18/9).
Selain itu Darwin, menurut GFI mendapat sokongan dari kalangan dekat Jokowi seperti Letjen (purn) Luhut Panjaitan, Tanri Abeng hingga jaringan Halim Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika