REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan perijinan usaha dari seluruh kementerian akan melalui satu pintu dengan membentuk lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Industri.
"Perijinan dari seluruh kementerian akan terpusat di lembaga BKPM dan Perijinan Industri, sehingga geraknya cepat," katanya saat memberikan tanggapan atas peta jalan perekonomian yang disusun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Kamis malam.
Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menerima dokumen peta jalan perekonomian yang disusun Apindo dengan melibatkan pakar ekonomi dan teknokrat.
Menurutnya Jokowi, perijinan menjadi salah satu keluhan para investor. Proses perijinan yang berbelit-belit dan lama telah menghambat investasi dalam negeri.
"Ada yang mengurus ijin selama enam tahun dan bahkan ada yang mengurus selama delapan tahun, ini harus diselesaikan," katanya.
Ia mengatakan proses perijinan yang selama ini diterapkan yakni masing-masing kementerian memberi ijin, yang kemudian menimbulkan konflik atau tumpang tindih di lapangan.
Contohnya di salah satu provinsi di Kalimantan, ada 857 konflik lahan akibat tumpang tindih ijin yang dikeluarkan masing-masing kementerian.
"Itu hanya di satu provinsi, bisa dibayangkan berapa banyak konflik tanah di Indonesia," katanya.
Karena itu ke depan, proses perijinan dan peta yang digunakan setiap kementerian adalah peta yang sama dengan bantuan teknologi yang sudah maju.
Ke lapangan kata Jokowi, jangan lagi membawa peta kertas, apalagi setiap kementerian memiliki peta yang berbeda.
Selain proses perijinan, pembebasan lahan juga menjadi sorotan Jokowi seperti yang dikeluhkan para pengusaha. Jangankan untuk kalangan swasta, pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur publik juga sering mendapat hambatan.
"Karena itu akan dilakukan pendekatan yang lebih manusiawi kepada masyarakat, seperti proses pembebasan beberapa lahan untuk pembangunan di DKI yang sudah kami lakukan," katanya.
Tentang pendapatan negara, Jokowi juga mengingatkan para pengusaha agar taat membayar pajak. Selama ini kata dia, masih banyak pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan ada lima sektor yang mampu membangkitkan perekonomian Indonesia yakni sektor pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa dan finansial.
"Lima sektor ini beserta lintas sektor terkait lainnya seperti kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur," katanya.
Lima sektor tersebut telah disusun dalam peta jalan perekonomian yang disebut "Roadmap Perekonomian Apindo", yang diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dalam peta jalan perekonomian tersebut, Apindo secara khusus menyoroti sektor infrastruktur yang memainkan peranan penting dalam peningkatan kinerja semua sektor sehingga target pertumbuhan ekonomi tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika