Kamis 18 Sep 2014 22:09 WIB

DPRD: Pemkab Bekasi Tidak Pro Petani

Rep: C57/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah
Petani menyemprotkan pestisida anti hama
Foto: Anis Efizudin/Antara
Petani menyemprotkan pestisida anti hama

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG PUSAT -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dianggap tidak pro petani dalam kebijakan-kebijakannya selama ini. Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah, menyatakan luas sawah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi berkurang 2 ribu hektar hanya dalam waktu tiga tahun.

"Sejak 2010 hingga 2013, luas sawah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi berkurang 2000 hektar, tepatnya dari 52 ribu hektar di 2010 menjadi 50 ribu hektar pada 2013," tutur Yudhi saat dihubungi Republika, Kamis (18/9) malam. Hal ini, lanjutnya, menunjukkan kebijakan Pemkab tidak pro petani, bahkan tidak peduli terhadap nasib petani.

Menurutnya, infrastruktur dan saluran irigasi untuk persawahan di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, tidak pernah diperbarui sejak Bupati Neneng Hasanah Yasin menjabat. Akibatnya, saluran yang ada sudah tidak terawat lagi dan kualitasnya memburuk.

Padahal sudah bertahun-tahun saluran irigasi itu tercemar limbah industri. Sayangnya, tidak ada tindakan konkrit dari Pemkab Bekasi untuk mengatasi permasalahan ini.

Bayangkan saja, paparnya, selama ini saluran irigasi yang sudah tidak terawat itu terus-menerus mengaliri sawah petani dengan air yang tercemar limbah industri. Bukan tak mungkin, nasi yang dimakan warga Bekasi, khususnya warga Kecamatan Sukatani, mengandung racun limbah industri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement