Kamis 18 Sep 2014 18:26 WIB

JK Buka Pintu Bagi Partai Demokrat

  Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).  (Republika/ Wihdan)
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2014-2019 Jusuf Kalla mengatakan pihaknya masih terbuka terhadap Partai Demokrat bila ingin bergabung dengan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Tentu, dengan tangan terbuka," kata Jusuf Kalla saat menghadiri peluncuran buku fotografi "Menembus Batas: Catatan Perjalanan Kemanusiaan" di Jakarta, Kamis (18/9).

Mengenai jatah menteri yang akan diberikan pada partai tersebut, ia mengatakan akan memikirkannya nanti. Jusuf Kalla menambahkan hingga saat ini, belum ada perwakilan dari Koalisi Merah Putih yang bergabung dengan kabinet rancangannya dan pihaknya pun tidak memberikan tawaran kepada koalisi tersebut.

Jusuf Kalla juga menanggapi sikap Partai Demokrat yang mendukung pemilihan umum kepala daerah secara langsung dengan beberapa syarat sebagai hal yang mendekatkan. Menurut dia, sikap Partai Demokrat itu berarti partai tersebut sejalan dengan pemikiran pemerintah yang setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya tidak menginginkan kursi menteri pada kabinet Jokowi-JK dan memilih berada di luar pemerintahan.

Ia mengatakan telah ada keputusan dari DPP Partai Demokrat akan bertindak sebagai penyeimbang di kabinet pemerintahan mendatang.

"Tidak ada nama kader demokrat yang disiapkan untuk menjadi menteri apa pun," kata Syarief. Syarief juga memastikan Partai Demokrat tidak akan masuk ke koalisi Jokowi-JK dan bergabung dengan PDIP, PKB, Partai Hanura dan Partai Nasdem di legislator.

Menurut Syarief, sejak awal Partai Demokrat memilih opsi sebagai penyeimbang dan mengkritisi kebijakan pemerintah bila dinilai tidak berpihak pada rakyat dan merugikan bangsa Indonesia

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement