REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan diskusi dengan tajuk “Reformasi Kebijakan Subsidi Pupuk” di Meeting Room A IPB International Convention Center (IICC) (18/9).
Dalam kesempatan ini, presentasi disampaikan oleh Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, MS, DAA (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian) dan Dr. Ir. Arif Daryanto, M.Ec (Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB). Sementara, Dr. Ir. Suryo Wiyono, M.Sc.Agr (Kepala Sub Direktorat Kebijakan Pertanian, KSKP IPB) sebagai moderator.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan suatu rumusan subsidi pupuk yang mempunyai derajat mutu implementasi yang baik dalam efektivitas maupun efisiensi. Direktur KSKP, Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc menyatakan, "Subsidi pupuk ini bagian dari masalah besar bangsa. Total subsidi pertanian kurang dari 15 persen,'' katanya.
Yang menjadi permasalahan bukan subsidinya. Tapi sisi efektivitas dan efisiensi dari penggunaan subsidi tersebut. ''Dalam forum yang baik dan berbahagia ini hendaknya kita dapat mendiskusikan pengalaman kawan-kawan dari berbagai bidang dengan tujuan agar petani lebih sejahtera," papar Dodik.
Dr. Sumardjo memaparkan tentang Reformasi Kebijakan Subsidi Pupuk. Permasalahan subsidi pupuk diantaranya alokasi anggaran terbatas dan kebutuhan masih tinggi, namun Harga Eceran Tinggi (HET) relatif tetap. Belum lagi, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) meningkat, daya beli masyarakat terbatas, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) lemah tanpa batas kebutuhan yang jelas, serta sistem distribusi monev dan pengawasan lemah.
''Upaya pemecahan masalahnya diantaranya HET bertahap dan terencana didekatkan dengan HPP/penyesuaian HET, rasionaliasasi rantai distribusi dan kios, pengembangan pupuk majemuk NPK yang rasional, produksi pupuk yang berdaulat, subsidi berbasis orang dan lahan”, papar Sumardjo.
Subsidi pupuk memiliki pola tersendiri, disparitas harga yang besar antara subsidi dengan harga pasar menyebabkan banyak hal negatif yang muncul. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meminimalkan disparitas, formulasi pupuk dan perbaikan di basis penentuan subsidi.
Dalam kesempatan ini, Dr. Arif memaparkan Pola Subsidi dan Sistem Distribusi Pupuk di Indonesia.Alternatif kebijakan yang diusulkan pada aspek teknis yakni dengan meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupukan organik. Pada aspek manajemen, perlu peningkatan ketepatan dalam penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta peningkatan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.
Pada aspek regulasi, memfungsikan RDKK sebagai alat dalam perencanaan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, menetapkan sanksi pidana yang jelas bagi pelanggar ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi, dan memposisikan kembali penyaluran pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
