REPUBLIKA.CO.ID, KOTAWARINGIN TIMUR -- Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, terlebih mengingat adanya wacana penaikan harga.

"Kami melakukan monitoring di SPBU-SPBU di daerah ini dan akan menangkap pelaku yang melanggar undang-undang tentang migas," kata Kepala Polres Kotawaringin Timur AKBP Himawan Bayu Aji di Sampit, Kamis.

Sengkarut masalah distribusi BBM di Kotawaringin Timur terus dikeluhkan masyarakat. Khususnya untuk BBM jenis solar, antrean panjang di SPBU sudah terjadi hampir setiap hari dalam beberapa tahun terakhir, sehingga cukup mengganggu aktivitas masyarakat.

Beberapa hari terakhir, pengendara roda dua pun mulai mengeluhkan panjangnya antrean di SPBU. Belum diketahui penyebab mulai terjadinya antrean pada pengisian BBM kendaraan roda dua itu, namun diduga karena stok di SPBU sering cepat habis.

Terkait dengan masalah itu, Himawan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan tim BBM yang telah dibentuk pemerintah daerah. Pasalnya, tim tersebut meliputi unsur lengkap, baik dari pemerintah maupun penegak hukum.

"Kami koordinasi. Kalau tim BBM membutuhkan kami untuk penindakan maka kami siap. Hasil informasi dengan tim BBM, distribusi yang ada berjalan lancar. Kalau ada yang terbukti menyelewengkan, maka sanksi sesuai tingkat kesalahan," katanya.

Sementara itu, masyarakat mengaku bingung karena masalah BBM belum juga bisa diatasi padahal dugaan penyelewengan kuat indikasinya. Bahkan, sudah rahasia umum bahwa praktik pelangsiran BBM masih terjadi di SPBU.

"Kalau aparat benar-benar mau menertibkan, saya yakin akan mudah. Periksa saja di tiap SPBU, yang antre solar mobilnya dan orangnya hampir sama yang itu-itu juga tiap harinya. Masa tidak dicurigai? Kita masyarakat awam saja sudah bisa menilai ini semua. Masa aparat kalah dengan pelangsir,?" kata Bardie, salah seorang warga Sampit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika