REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Gubernur NTB, M Zainul Majdi menegaskan, Pemprov NTB akan menekan angka kemiskinan sebesar sembilan persen hingga 2018. Salah satu langkahnya, dengan merehab 10.722 rumah tak layak huni.
"Kami berharap komitmen para bupati dan walikota untuk memberikan sharingnya dalam kegiatan ini," kata Gubernur NTB di Mataram, Rabu (17/9).
Hal itu disampaikan Gubernur Zainul Majdi usai memimpin rapat dengan para bupati dan walikota se-NTB. Pertemuan dalam rangka refleksi setahun kepemimpinan duet Zainul Majdi-H Muhammad Amin.
Dalam rilis yang dikeluarkan Biro Humas Pemprov NTB, Rabu, disebutkan rumah merupakan salah satu tolok ukur angka kemiskinan di NTB.
Selama ini rumah menjadi salah satu objek yang dijadikan sebagai indikator dalam menentukan angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik di NTB. Selain dari indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Dikatakan Zainul, para bupati dan walikota telah menyepakati hal itu. Untuk kegiatan bedah rumah, pembiayaan ditanggung bersama, yakni masing-masing 50 persen dengan Pemprov NTB.
Adapun penurunan angka kemiskinan yakni Kabupaten Sumbawa Barat sebesar tiga Kota Mataram sebesar tiga persen Kabupaten Lombok Barat (1,5), Lombok Utara (2,5) Kota Bima (1), Kabupaten Lombok Tengah (2), Lombok Timur sebesar (2), Dompu (4), Sumbawa (2).
Adapun untuk kegiatan bedah rumah, Lombok Barat 1.560 unit, Kota Mataram (446), Lombok Utara (741) unit, Lombok Tengah (2.094) dan Lombok Timur 3.250 unit. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 238 unit, Kabupaten Sumbawa (830), Dompu (422), Kabupaten Bima (972), Kota Bima 166 unit.
"Total anggaran mencapai Rp. 123,300 miliar per tahun bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota," jelas Gubernur NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
