REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik postur kabinet Presiden terpilih Joko Widodo sekaligus wujud konsistensi dan komitmen atas penguatan sistem presidensial di Indonesia.
"Selanjutnya, bagaimana seorang menteri juga harus punya komitmen moral dan berani membuat terobosan baru di kementerian yang dipimpinnya. Ini menjadi jauh lebih penting dari sekedar profesionalitas," kata Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Ia mengakui bahwa profesionalitas itu pasti dan wajib. Namun, lanjut dia, harus dipahami urusan menteri itu jabatan politik.
"Menteri juga harus punya komitmen dan berani melakukan terobosan serta perubahan, yang sangat berbeda dengan perusahaan di mana profesional orientasinya keuntungan. Namun, orang yang bisa melakukan terobosan tentu punya kekuatan di parlemen," kata dia.
Seorang menteri, lanjut Daniel, juga harus memiliki kredibilitas, memahami kebutuhan masyarakat, berusaha memajukan kesejahteraan masyarakat dan harus mau terjun langsung ke masyarakat.
Mengenai PKB, ia menegaskan bahwa semua kader siap jika ditunjuk sebagai menteri."Soal menteri dari partai politik, tentu akan dibahas langsung oleh Jokowi-JK dengan para mitra pendukung. Nantinya, setiap partai akan diwakili oleh ketua umumnya masing-masing untuk berdiskusi dengan Jokowi-JK," kata anggota DPR terpilih dari daerah pemilihan Kalbar itu.
Ia menambahkan, PKB berkomitmen, apa pun kebijakan Jokowi yang baik untuk bangsa, juga akan dianggap baik dan PKB kawal sepenuhnya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan 34 kementerian dengan komposisi 18 orang menteri dari kalangan profesional dan 16 dari perwakilan kalangan profesional partai politik.
Sementara definisi profesional yang dimaksud adalah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memimpin suatu kementerian.
Bagi Daniel Johan, komposisi tersebut merupakan hasil perenungan dan kearifan Jokowi.
"Artinya, ada banyak pertimbangan dan di satu pihak Pak Jokowi komit dengan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Di mana sistem tersebut mempunyai hubungan langsung dengan komposisi kekuasaan partai pendukung di parlemen," jelas Daniel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika