REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Umum DPP PartaiKebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengharapkan menteri dari kalangan partai politik dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla juga harus profesional di bidangnya.

"Syaratnya (menteri dari parpol) itu profesional, sehingga menteri yang ada dalam kabinet nantinya bukan menteri partai tertentu, melainkan menteri-nya Jokowi-JK," katanya saat mengunjungi Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Menanggapi keputusan Jokowi-JK dengan mengalokasikan 16 dari 34 menteri yang ada akan diisi dari tokoh partai, ia mengatakan keputusan itu tidak berarti ada sistem penjatahan untuk partai.

"Saya tidak mengusulkan nama kandidat dari PKB untuk mengisi kabinet Jkowi-JK, tapi saya persilakan Jokowi-JK untuk memilih kandidat yang dirasa tepat dan sanggup menjalankan mandat," katanya.

Muhaimin akan memberikan dukungan penuh terhadap keputusan presiden terpilih Joko Widodo-JK dalam menentukan formasi kabinetnya.

"Menteri profesional itu masukan kami. Semua menteri yang ditempatkan harus profesional, baik dari partai maupun nonpartai," katanya.

Muhaimin mengatakan Jokowi berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam formasi kabinetnya, karena hak itu memang melekat dalam pemerintahan presidensial yang diterapkan Indonesia.

"Maka dari itu, siapa pun yang kemudian dipilih oleh Jokowi, kami menghargainya," katanya.

Hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014, pihaknya intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi juga Jusuf Kalla demi penyempurnaan pembentukan kabinet.

Saat disinggung perihal posisi menteri yang diincarnya di kabinet Jokowi nanti, Muhaimin pun menjawab diplomatis.

"Ketua umum partai itu bisa jadi menteri apa saja," demikian Muhaimin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika