REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi meminta presiden terpilih Joko Widodo tidak memilih sejumlah calon menteri ESDM yang diduga terkait sejumlah kasus.
Ia menuturkan, salah satu calon yang diduga terkait dengan sejumlah kasus yakni Raden Priyono, mantan kepala BP Migas. "Dia (Priyono), sebagaimana disebut dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diduga terlibat dalam pengadaan impor kapal tanker Joko Tole dan perpindahan gedung BP Migas ke Wisma Mulia," kata Uchok saat dihubungi wartawan, Selasa (16/9).
Uchok mengaku heran, meski Priyono pernah disebut-sebut akan diperiksa KPK, namun tidak juga dilakukan. Di sisi lain, ia juga menilai, jika calon itu memiliki masalah hukum maka dalam jangka panjang akan memberatkan kabinet Jokowi sendiri.
"Itu jelas akan memberatkan pemerintahan Jokowi sendiri. KPK kan bisa memanggil Priyono untuk meminta keterangan agar lebih jelas," kata dia, saat dihubungi wartawan Selasa (16/9).
Ia berharap, sosok yang akan duduk di kursi menteri ESDM akan lebih baik dari kalangan akademisi atau profesional untuk menghilangkan pengaruh politik. Uchok yakin, calon dari kalangan akademisi dan profesional masih banyak yang bisa dipilih.
Bahkan, jika Jokowi berani, calon dari kalangan aktivis bisa dipilih asal memiliki kemampuan pemahaman di sektor migas. "Jangan ambil mantan pejabat apalagi yang diduga bermasalah hukum, dari kalangan akademisi dan profesional juga masih banyak" tegas dia.
Pengamat Kebijakan Migas, Yusri Usman mengatakan calon menteri ESDM harus punya integritas. Karena menurutnya, sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Tak heran mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ikut terseret kasus.
Yusri menambahkan, dari fakta persidangan Rudi Rubiandini baik sebagai saksi maupun tersangka di pengadilan tipikor, terungkap bahwa sebagian pemberian yang USD 500 ribu ada ditagih anggota DPR dari janji Kepala BP Migas sebelumnya. Pimpinan BP Migas sebelum Rudi Rubiandini adalah Raden Priyono.
BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 dan kemudian berganti menjadi SKK Migas. "Harusnya Raden Priyono diperiksa dan dihadirkan di persidangan," ucap Yusri.
Jika seorang calon menteri terlibat masalah, maka akan rentan jadi alat tawar sehingga justru kerjanya tidak maksimal. Mereka yang berkepentingan dengan sektor migas akan selalu mencari-cari kesalahan.
Untuk itu, jelang penentuan nama-nama resmi calon menteri, ia berharap sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, untuk lebih aktif melakukan kroscek menelusuri rekam jejak para calon menteri.
Ekonom Universitas Pajajaran Bandung, Kodrat Wibowo pun menyarankan, harus ada nuansa baru di Kementerian ESDM. "Orang-orang yang punya keterkaitan atau dugaan dekat dengan mafia minyak, atau orang lama di kementerian yang seringkali mementingkan kelompoknya, agar tidak dipilih," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
