Senin 15 Sep 2014 20:57 WIB

Jokowi-JK Diminta Permudah Izin IPO BUMN

Seorang melintas saat di depan layar pencatatan saham perdana PT Wijaya Karya Beton (Persero) di BEI, Jakarta, Selasa (8/4).
Foto: Prayogi/Republika
Seorang melintas saat di depan layar pencatatan saham perdana PT Wijaya Karya Beton (Persero) di BEI, Jakarta, Selasa (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bursa Efek Indonesia (BEI) mengharapkan pemerintahan baru mendatang mempermudah izin pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka meraih pendanaan untuk mendukung investasi di dalam negeri sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang perlu dipikirkan adalah pasar modal, kalau pemerintah baru memikirkan pasar modal kebijakannya sederhana, izinkan BUMN melakukan IPO untuk mendapatkan dana dengan mengakses pasar modal," ujar Direktur Utama BEI Ito Warsito di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut dia, Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mencapai 7 persen. Hal itu dapat tercapai jika kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 38 persen.

"Ekonomi kita butuh invetasi sekitar 38 persen dari total PDB," katanya. Ia mengemukakan bahwa jika investasi diibaratkan sama dengan "saving rate" Indonesia yang saat ini baru sekitar 34 persen maka hal itu dapat ditingkatkan melalui pasar modal sehingga menjadi 38 persen.

"BUMN bisa melepas saham baru, dana yang didapat bisa untuk investasi. Setiap tambahan rupiah itu akan meningkatkan jumlah investasi," katanya.

"Bertambahnya perusahaan yang melakukan IPO merupakan sisi 'supply'. Kalau dari 'demand' tidak perlu pusing, masyarakat yang punya uang pasti ingin berinvetasi," katanya.

Namun, lanjut dia, "demand" masyarakat berinvestasi juga tergantung dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masuk ke sektor konsumtif, agar dapat beralih ke sektor produktif.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement