REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak keberatan jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan untuk bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Sejak awal kami 'welcome', 'monggo' (silakan, red) saja kami siap," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar usai menutup Gerakan Penanggulangan Pengangguran Nasional 2014 yang bertema 'Kreativitas Wirausaha Muda Untuk Indonesia Mandiri' di gedung Lawang Sewu Semarang, Senin (15/9).
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan PKB mengenai adanya wacana PPP mengubah arah koalisi tersebut.
"Biar sama Pak Jokowi langsung mengenai hal itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar di Jakarta menyatakan bahwa keputusan apakah partainya merapat ke kubu Jokowi-JK atau tetap berada di luar pemerintahan tidak bisa hanya diputuskan secara perorangan karena keputusan strategis itu harus disepakati melalui forum musyawarah kerja nasional partai berlambang Kakbah itu.
Menurut dia, dukungan PPP kepada Prabowo-Hatta di pilpres lalu juga diputuskan melalui sebuah mekanisme yang panjang dan diputuskan pula melalui mukernas.
"Mekanismenya lewat mukernas, seandainya mau hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka juga harus lewat mukernas, tidak bisa pindah begitu saja," katanya.
Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy mengakui, terjadi perbedaan pendapat di tubuh PPP terkait posisi tetap berada di Koalisi Merah Putih atau keluar dan mendukung pasangan Jokowi-JK.
Meski begitu, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pada prinsipnya PPP akan menyeimbangkan pemerintahan.
Menurut Romy, perbedaan pendapat yang kini tengah terjadi di internal PPP pernah terjadi juga pada 2004 dan 2009.
Saat itu, ada kubu yang menginginkan PPP untuk masuk ke dalam pemerintahan dan ada juga yang ingin PPP berada di luar pemerintahan. "Pada prinsipnya, PPP akan menjadi 'partner' penyeimbang untuk menjalankan pemerintahan ke depan," ujarnya.
Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga mantan Ketua Umum PPP mendorong partai Islam ini mengalihkan dukungannya kepada Jokowi-JK agar bisa masuk dalam pemerintahan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika