REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan sosialisasi sebelum pembongkaran kawasan prostitusi di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi agar tidak menimbulkan dampak lain dari operasi tersebut.
"Untuk tiga bulan ke depan, aparat terkait harus melakukan koordinasi rutin dan sosialisasi kepada pemilik bangunan," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Senin.
Dia mengatakan petugas terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta aparat Kantor Kecamatan Kosambi telah menghubungi sejumlah pihak terkait pembongkaran itu.
Ratusan rumah dan kafe di sepanjang Kali Prancis Kelurahan Dadap, Kosambi tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
Bahkan ratusan bangunan permanen dan semi permanen tersebut melanggar garis sepadan bangunan serta memanfaatkan bahu jalan berdampak terhadap kemacetan lalu lintas.
Demikian pula bangunan itu dijadikan kafe dan karaoke sebagai tempat hiburan, pemilik juga menjual aneka minuman mengandung alkohol berbagai jenis.
Menurut dia, rencananya setelah rampng sosialisasi, maka awal Nopember 2014aparat akan melakukan pembongkaran dengan mengunakan alat berat.
Meski begitu, Pemkab Tangerang berupaya agar pemilik bangunan membongkar atas kesadaran sendiri agar bahan material yang digunakan dapat dimanfaatkan kembali.
Upaya terakhir yang dilakukan adalah melayangkan surat kepada masing-masing pemilik bangunan sebanyak tiga kali supaya mereka cepat pindah.
Jika lokalisasi Dadap itu dibongkar diharapkan para PSK untuk dapat beralih profesi dan diberikan pelatihan ketrampilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika