REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Belum terealisasinya semua program dalam kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung,dinilai wajar. Sebab, ada prioritas program yang didahulukan Pemkot Bandung untuk realisasi jangka pendek.

Hal itu disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Pemkot Bandung.

Pengamat Tata Kota Dwi Prasetyanto Sudiatmono, menilai kekurangan pasangan tersebut yakni mensosialisasikan prioritas program yang akan dijalankannya. "Padahal masyarakat juga perlu tahu, mana yang tahun ini ditangani, mana tahun depan dan mana yang proses jangka panjang seterusnya, nah sosialisasi itu belum tampak," ujar Dwi.

Sedangkan dari segi transportasi juga Dwi menilai belum banyak perubahan yang nampak untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Saat ini menurutnya program transportasi yang dijalankan pasangan tersebut belum saling terintegrasi.

Seperti halnya angkutan publik warisan pemerintah terdahulu yakni Trans Metro Bandung (TMB) juga belum terlihat progres perubahannya. Sehingga, nasib angkutan publik tersebut terkatung-katung pengoperasiannya.

"TMB itu tidak dirancang terintegrasi dengan angkutan lain, seperti sendiri, saya pikir itu perlu ditinjau ulang lagi, apa mau dilanjutkan apa mau dihentikan," ujar Dwi.

Sehingga menurutnya perlu adanya master plan untuk setiap program transportasi massal yang akan dijalankan. Hal itu bertujuan agar ada integrasi antara angkutan umum satu dengan lainnya yang memungkinkan masyarakat beralih ke transportasi umum.

"Jadi saya kira program transportasi ini hanya sporadis tanpa memikirkan integrasi di angkutan yang ada, itu harus ada master plannya juga. Itu mutlak," tutur Dwi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika