REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Umum Muslimat Nahdatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menilai pendidikan di pesantren dan madrasah kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Karenanya, ia berharap pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo (Jokowi)-JK lebih memperhatikan pesantren dan madrasah.
"Saya berharap Kartu Indonesia Pintar yang bakal digulirkan pemerintahan Jokowi-JK ini tidak hanya berlaku untuk siswa di sekolah umum, tapi juga untuk madrasah dan pesantren," kata Khofifah di Malang, Sabtu (13/9).
Menurut dia, selama ini ada dua lembaga yang mengelola pendidikan. Yakni kemendikbud dan kemenag. Kemendikbud mengelola pendidikan umum, dan kemenag mengurus madrasah serta pesantren.
Selama ini, tegasnya, pendidikan umum mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi madrasah hanya mendapat Bantuan Operasional Madrasah (BOM).
Pada masa kampanye, Jokowi berjanji akan menggulirkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Ia menilai, Kartu Indonesia Sehat harus bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Sebab masih banyak warga yang belum terjangkau jaminan kesehatan.
Dia mencontohkan penghuni 103 panti asuhan di Jawa Timur yang dikelola Muslimat. Tidak semua penghuni panti terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah demi keberkahan bangsa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika