REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku tak setuju dengan anggapan pilkada yang dilakukan secara tidak langsung alias melalui DPRD kental dengan politik uang. Menurutnya, politik uang adalah persoalan perilaku perorangan.

"Itu kan masalah perilaku. Kalau perilaku itu, pilkada langsung atau tidak, bisa saja terjadi seperti itu," katanya, Sabtu (13/9).

Sebagai tokoh yang merasakan tiga kali model pilkada, Gamawan mengakui pemilihan lewat DPRD bisa dibilang paling murah dan sedikit mengeluarkan biaya.

"Dalam tiga tahun terakhir, biaya untuk pilkada langsung hampir rp3,3 triliun. Artinya, rata-rata satu tahun menghabiskan Rp1 triliun. Apalagi kalau pilkadanya di daerah yang relatif besar," katanya.

Selain faktor dana, ia menekankan RUU Pilkada yang sudah dibahas 2,5 tahun ini juga berupaya untuk mengubah kultur dalam pilkada. Misalnya, tokoh yang dicalonkan tidak harus berasal dari partai politik. Justru parpol bisa mencari tokoh yang dianggap potensial dan diajukan menjadi kepala daerah. Di saat yang sama, parpol pun bisa berbenah.

"Parpol juga harus berbenah mengajukan calonnya tidak harus terorientasi dari partai itu sendiri, bisa saja tokoh yang bagus dan dipandang oleh partai dan akhirnya dipilih. Saya gak pernah masuk parpol tapi selalu diajukan dari parpol," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika