REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai pilkada lewat DPRD bukan berarti menghilangkan peran masyarakat. Justru DPRD adalah perwakilan dan representasi masyarakat.
"Sekarang saya tanya, DPRD ini wakil rakyat atau bukan? atau dia hanya delegasi? Kalau dia representasi, harus kita hormati. Sebagai representasi, dia juga harus mendengar aspirasi rakyat," katanya, Sabtu (13/9).
Meski begitu, ia mengakui untuk mekanisme pilkada lewat DPRD tetap harus ada perbaikan. Hal itu dilakukan agar tidak hanya suara partainya saja tetapi ada penyampaian aspirasi rakyat.
"Saya tawarkan pemilihannya terbuka. Tidak tidak menjadi tradisi selama ini, kalau pilkada selalu tertutup. Mau gak formulanya begitu?" tanyanya.
Gamawan menjelaskan RUU Pilkada sudah 10 kali masa sidang dibahas bersama DPR atau sama dengan 2,5 tahun terakhir. Ia mengakui dalam prosesnya terjadi banyak perkembangan, termasuk perubahan diakhir-akhir masa pemerintahan dan DPR.
"Awalnya, pilkada langsung disepakati sebagian besar fraksi. Sekarang pilkada tidak langsung (DPRD) jadi yang sebagian besar. Nah ini kita masih cermati itu. Apapun pilihannya, hak legislasi ada di DPR," katanya.
Ia menegaskan hak legislasi sepenuhnya ada di DPR. Pemerintah memberikan beberapa formula yang bisa dipilih terkait RUU Pilkada. Termasuk formula jika Pilkada digelar secara langsung dengan dibubuhkan pembenahan di sana sini.
"Kalau pilkada langsung, kita juga harus benahi yang sekarang ini supaya lebih baik. Karena dengan biaya pilkada yang besar, jumlah kepala daerah yang terkena korupsi juga besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika