REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Solehudin menuding langkah yang diambil Basuki Tjahja Purnama (Ahok), mundur dari kedanggotaan partai Gerindra sebagai langkah pencitraan.
Langkah Ahok, kata Solehudin hanya menambah buruk wajah perpolitikan yang sedang terjadi. Langkah yang diambil mantan bupati Bekitung itu dinilai gegabah dan tidak substantif.
"Ahok hanya melakukan pencitraan," ujar Salehudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9).
Solehudin yang juga merupakan Ketua DPRD Kutai Kartanegara ini sedang mendukung langkah mayoritas DPR yang mengusulkan penghapusan Pemilukada secara langsung. Menurut dia, proses demokrasi di Indonesia harus melalui partai politik.
"Siapa yang tidak mau mencalonkan sebagai Kepala Daerah harus lewat DPRD sebagai perwakilan parpol," ujar dia.
Dia menganggap, siapapun yang menolak usulan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagai orang yang takut bersaing. Sebelumnya, Ahok menyatakan menolak usulan penghapusan Pemilukada secara langsung. Penolakannya dibuktikan secara ektrim dengan mengundurkan diri dari partainya, Gerindra.
Penolakan serupa juga datang dari bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak dengan tegas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.