REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Aryo PS Djojohadikusumo mengatakan partainya tidak merasa kehilangan dengan keluarnya Basuki Thahaja Purnama (Ahok).
"Tidak merasa kehilangan, tidak merasa partai lebih jelek atau lebih baik. Kader sudah biasa keluar masuk setiap hari," ujarnya kepada Republika, Jumat (12/9).
Menurutnya, ada banyak kader di Partai Gerindra yang bisa berkontribusi memperbaiki Indonesia. Bahkan ia optimis masa depan Gerindra semakin bagus, dengan posisi suara terbesar ketiga pada Pemilu lalu.
Aryo juga mengatakan, sekretariat Partai Gerindra sudah menerima surat pengunduran diri Ahok. Meski demikian, Aryo mengaku Partai Gerindra sempat kaget dan sedikit kecewa dengan keputusan Ahok.
Apalagi menurutnya, selama ini Prabowo Subianto bersedia pasang badan untuk Ahok dalam menjalankan tugasnya sebagai Wagub DKI Jakarta. Salah satunya dalam kasus relokasi Pasar Tanah Abang. Di mana saat itu Ahok harus berhadapan dengan para preman Tanah Abang.
"Ada gak petinggi partai lain yang bicara seperti itu. Kalau keluar baik-baik, kami ikhlas. Tetapi ini tanpa pamit sama sekali," katanya.
Aryo menambahakan, Ahok maju sebagai wakil gubernur DKI Jakarta karena diusung dari partai, bukan berasal dari independen atau partai lain. Karenanya seharusnya lebih baik jika ada perbedaan pendapat antara Ahok dan partai dibicarakan langsung.
"Jika Ahok merasa tidak setuju dengan usulan partai yang mengusungnya, bisa dibahas terlebih dahulu," ujarnya.
Mengenai kabar akan bergabungnya Ahok ke PDIP atau pun partai lain, Aryo mengatakan Ahok pernah mengatakan secara pribadi kepadanya maupun kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumon, bahwa ia tidak akan bergabung dengan PDIP.
"Ahok mengatakan itu pada Rabu (10/9) malam, setelah ia mengundurkan dari partai," katanya.
Seperti diketahui, Basuki Tjahaja Purnama memutuskan mundur dari Partai Gerindra. Keputusan itu dipicu lantaran pria yang akrab disapa Ahok itu, tidak setuju dengan sikap Partai Gerindra yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak secara langsung, dalam RUU Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika