REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tengah mencanangkan perbaikan terhadap 1.000 perkampungan kumuh nelayan, yang kebijakannya diambil berdasarkan hasil "blusukan".
"Dalam tiga bulan pertama, harus dicanangkan pembenahan 1.000 perkampungan kumuh nelayan dengan mengeluarkan instruksi presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (11/9).
Ia mengatakan, anggaran yang akan digunakan untuk pembenahan tersebut adalah dana kombinasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Corporate Social Responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial dan pihak swasta.
"Ketika Jokowi membangun Waduk Pluit, partisipasi CSR cukup besar. Yang paling penting kan 'spirit', perubahan-perubahan paradigma. Jadi, filosofi pembangunan manusia Indonesia Jokowi sangat kuat," kata Hasto menjelaskan.
Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga akan mengarahkan Bank Rakyat Indonesia untuk membuka teras atau kantor cabang di daerah tersebut untuk memastikan bahwa para nelayan memiliki modal kerja.
"Di situ juga akan dikeluarkan suatu perintah, bagaimana BRI, yang diketahui memiliki jaringan sampai ke desa-desa untuk membuka teras BRI," kata Hasto.
Menurut Hasto, dengan kontribusi dana dari CSR, akan dibuat badan pengawasan, sehingga nelayan tahu ke arah mana mereka harus ke laut.
"Sekarang, dengan teknologi yang canggih, kita mampu memberi petunjuk koordinat-koordinat dimana ikan itu banyak," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika