REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding mengatakan pemilhan kepala daerah melalui DPRD akan rentan dengan politik uang. Hal tersebut dikarenakan calon kepala daerah yang ingin memimpin akan bergantung pada jumlah anggota DPRD yang memilihnya. Sehingga dapat membuka peluang praktek money politic.

"Saya kira sistem pemilihan pilkada melalui DPRD ini masih menyuburkan praktek suap dan korupsi, bahkan lebih besar," ujar Syarifudin Sudding saat dihubungi Republika Selasa malam (9/9).

Adapun tuduhan dari partai koalisi merah putih yang mengatakan pilkada langsung menghabiskan biaya cukup besar dibantah oleh Syarifudin Sudding. Ia menjelaskan, demokrasi bukan permasalahan efisien tetapi permasalahan efektivitas.

Menurut Syarifuddin, jika memang para parpol menemukan adanya pemborosan anggaran maka yang perlu dilakukan mencari formulasi baru. Kemudian mengubah sistem penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika