REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris S, menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar melakukan perampingan terhadap Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan lembaga pemerintah lain.
Tujuannya untuk menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Jika mau menghemat APBN Jokowi seharusnya menggunakan model perampingan Kementerian. Disamping itu, Jokowi juga harus menghindari 'guncangan' keuangan negara dari sisi pembangunan akibat besarnya alokasi APBN untuk subdisi bahan bakar minyak (BBM). "Ini adalah cara yang cerdas dan 'berperasaan'," papar Tigor di Jakarta, Selasa (8/9/2014)
Menurutnya, walau banyak analisa yang menyatakan subsidi itu adalah salah satu penyebab dominan hingga APBN 'ketar-ketir' namun bukan berarti itu hal yang harus pertama kali untuk diatasi Jokowi saat menjabat sebagai presiden.
"Selain karena alokasi subsidi sudah diplot sampai akhir Desember 2014, ternyata masih ada cara penghematan lain yang lebih bisa 'dimaklumi' rakyat," lanjut Tigor Doris.
Apalagi menurutnya, Indonesia adalah negara kesejahteraan. Dimana subsidi merupakan salah satu bentuk karakteristik pelayanan publik. Subsidi sudah mendarah-daging maka sebelum melakukan penghapusan subsidi itu Jokowi harus terlebih dahulu memangkas sampai gundul 'subsidi kabinet dan LPNK' yang dipimpinnya nanti.
"Sebaiknya Jokowi mulai menangani masalah subsidi dengan keputusan yang 'berhati' namun rasional. Dia tidak bisa memutus dengan rasional semata. Sebab Jokowi dipilih rakyat bukan semata karena rasionalitas." terangnya.
Oleh karenanya, masih menurut Tigor, Jokowi harus terlebih dahulu menerapkan janji efisiensi dalam kampanyenya terhadap instrumen pemerintahannya sendiri. Baru kepada rakyatnya.
"Langkah awal yang pas dan ideal adalah dengan perampingan dan memaksimalkan sinergi Kementerian/LPNK," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika