Senin 08 Sep 2014 19:03 WIB

Pemerintahan Jokowi-JK Diminta Kaji Ulang Soal Subsidi BBM

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Bilal Ramadhan
Antrean BBM di SPBU (ilustrasi)
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Antrean BBM di SPBU (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya subsidi akan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, berdampak pada maraknya mafia migas. Saat ini saja, pemerintah selalu menggelontorkan anggaran untuk subsidi BBM sekitar Rp 300 triliun per tahun. Anggaran tersebut, jadi magnet tersebut bagi para mafia migas tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik, Andrianof Chaniago, mengatakan, sektor migas ini sangat seksi. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk subsidinya, cukup besar. Sehingga, berpeluang menjadi rebutan para mafia migas. "Seharusnya, kebijakan mengenai migas ini dikaji ulang," kata Andrinof, Senin (8/9).

Apalagi, soal subsidinya. Pemerintah yang akan datang, perlu mengkaji ulang soal subsidi ini. Bisa saja, nilai subsidinya sama dengan tahun ini. Namun, harga dari BBM tersebut harus dinaikan. Supaya, ada optimalisasi kinerja di sektor migas ini.

Dengan menaikan harga BBM, pemerintah bisa membangun kilang minyak baru, pembangkit listrik, ataupun infrastruktur. Karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintahan yang baru, untuk membangun energi listrik di daerah. Sebab, energi jadi modal dasar pembangunan.

Dengan kata lain, pemerintah yang selalu tertuju pada alokasi anggaran untuk subsidi BBM saja. Apalagi, berdasarkan data subsidi BBM 80 persennya dinikmati oleh kalangan menengah atas. Jadi, tahun depan pemerintah bisa menaikan harga BBM, tetapi masih disubsidi.

Akan tetapi nilai subsidinya dikurangi perlahan-lahan. Sampai Indonesia bisa lepas dari subsidi BBM. Seperti, negara-negara lain di Asia Tenggara. "Thailand dan Malaysia saja sudah dihapus subsidi BBM-nya, masa' kita masih berkutat di masalah itu saja," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement