REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengintruksikan agar nelayan dijadikan prioritas dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun Chairul juga beharap prioritas ini dimanfaatkan dengan menjual-beli BBM bersubsidi oleh nelayan.

"Rapat memutuskan nelayan dapat prioritas dari BPH Migas dan Pertamina," kata Chairul Tanjung, Senin (8/9).

Prioritas ini diputuskan karena nelayan dianggap sebagai pihak yang paling terpengaruh dengan persoalan BBM.

Dalam kesempatan yang sama, Chairul mengakui bahwa kebijakan pembatasan BBM tidak memberikan hasil signifikan. Untuk itu pemerintah akan mengkaji kembali kebijakan tersebut. Segala kebijakan menyangkut BBM ditekankan tidak boleh menggangu kestabilan sosial dan politik Indonesia.

Pertamina harus menyalurkan BBM secara terukur dan terkendali, bukan berdasarkan spekulasi.

"Apalagi kalau untuk komoditas jual-beli," kata Chairul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika