REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memiliki persiapan untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada pertengahan Desember 2015.
Dalam pandangan akhir terhadap nota keuangan RAPBD 2015 pada rapat paripurna di Medan, Senin, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut Abul Hasan Maturidi mengatakan, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tantangan besar bagi Sumut karena harus bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Persaingan secara ekonomi itu menyebabkan Sumut akan menerima "serbuan" barang-barang impor dari negara-negara yang tingkat produksinya lebih bagus seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Pihaknya memperkirakan terpaan barang-barang impor tersebut akan lebih kencang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, Pemprov Sumut harus melakukan persiapan menghadapi pemberlakuan MEA tersebut dengan menerapkan sejumlah kebijakan untuk memberdayakan pelaku UKM.
Jika upaya pemberdayaan tersebut tidak dilakukan sejak dini, Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut khawatir pengusaha di provinsi itu akan tersisih dari persaingan.
"Pengusaha lokal bisa menjadi penonton di negeri sendiri," ucapnya.
Menurut dia, upaya pemberdayaan tersebut dapat dilakukan dengan penguatan dan peningkatan produksi, kualitas, dan menjamin ketersediaan bahan baku yang menungkinan berbagai industri di Sumut untuk berkembang.
Jika dilihat dari kondisi selama ini, kemungkinan besar potensi industri barang konsumsi di Sumut, bahkan di Tanah Air belum digarap secara maksimal.
Indikasi itu dapat dilihat dari banyaknya impor barang konsumsi ke Tanah Air sebelum MEA bergulir, bahkan lebih besar dari bahan baku.
Selain barang impor, Pemprov Sumut juga harus membina berbagai usaha yang menghasilkan barang ekspor agar komoditas dari Sumut mampu bersaing dengan perusahaan lain di ASEAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika