REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dengan sapaan Ahok, tidak setuju apabila pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kalau saya dipilih DPRD, maka tiap hari cuma mikir bagaimana caranya untuk baik-baikin DPRD, main keluar negeri, main golf. Kalau perlu saya gaji tiap bulan DPRD. Bukannya mikirin rakyat jadinya tapi malah mikirin DPRD saja," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, pihak-pihak yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah mereka yang tidak berjiwa rakyat dan dikhawatirkan akan semakin membuka celah bagi kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi karena harus "timbal balik" kepala DPRD.
"Buat saya ini (kepala daerah dipilih DPRD) bukan sebuah kemunduran tapi orang yang mengusulkan itu adalah mereka-mereka yang tidak berjiwa rakyat," kata dia.
Menurut dia, untuk saat ini sistem pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih langsung oleh rakyat adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan seorang pemimpin.
"Di luar plus dan minusnya pemilihan kepala daerah, tetap yang terbaik menurut saya ialah dipilih oleh rakyat," ujarnya.
Terkait biaya politik yang mahal dalam Pilkada langsung, Ahok kurang sepakat dengan anggapan tersebut. Karena tidak semua hati rakyat tidak bisa disogok oleh uang (money politic).
Ia menuturkan sistem kepala daerah dipilih rakyat ini sudah terbukti menghasilkan sejumlah pemimpin yang baik salah satunya ialah Joko Widodo (Jokowi).
"Saya dan Pak Jokowi tidak main sogok rakyat, ikut partai tidak bayar tapi bisa menang kok. Malah jadi Presiden lagi sekarang (Jokowi)," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika