REPUBLIKA.CO.ID, MUSIRAWAS -- Salah seorang pemilik lahan, Ujang Sari, mengaku terkejut kebun durian dan karet miliknya tiba-tiba digusur dengan alat berat, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda kegiatan itu.
"Lahan yang digusur itu bukan saja milik saya, tapi puluhan hektare milik warga desa setempat, akibatnya masyarakat bertindak menyetop kegiatan itu dengan menghentikan alat berat dan kunci alat berat itu disimpan warga," katanya.
Setelah diselidiki, kata dia, lahan warga Desa Pelawe sudah ada Surat Pengakuan Hak (SPH) diduga dibuat oknum kepala desa dan camat setempat beberapa waktu lalu. Surat itu sebagai bukti untuk dijual ke perusahaan tersebut.
Akibatnya, pemilik lahan dirugikan dan dilakukan tindakan penghentian operasional penggusuran lahan. Tindakan terpaksa dilakukan karena perusahaan PT Dapo Agro Makmur (DAM) belum melakukan ganti rugi terhadap pemilik lahan.
"Kami hentikan alat berat yang mengusur lahan dan kuncinya saya simpan, sebab lahan orang tua seluas tujuh hektare belum diganti rugi, tiba-tiba sudah digusur sekitar setengah hektare dan tanam tumbuh seperti durian dan karet sudah tumbang," katanya.
Bila permasalahan tersebut belum tuntas, warga akan menemui langsung Bupati Musirawas Ridwan Mukti untuk mempertahankan hak orang tua dan lahan adat di desa tersebut.
Koordinator Yayasan Abdi Lingkungan (Yali) Musirawas/Lubuklinggau Saparudin Yasa mengatakan pemerintah daerah harus melakukan cek silang tentang izin PT DAM agar operasionalnya tidak menimbulkan korban pada masyarakat.
Masalah tersebut, katanya, terungkap akibat belum tuntasnya pengusutan SPH bodong yang banyak terjadi di Kecamatan BTS Ulu tersebut, yang sebelumnya diduga melibatkan mantan camat dan kepala desa.
"Bila masalah itu tidak dituntaskan, kami khawatir akan muncul tindakan warga di lain desa dalam kecamatan tersebut karena informasi menjamurnya SPH bodong di wilayah itu sudah tingkat meresahkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika