REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menyatakan konsep 'Smart City' yang digagas Pemprov DKI Jakarta dapat diterapkan untuk sektor transportasi publik dalam bentuk 'e-money' atau 'e-ticketing'.

"Konsep 'smart city' di sektor transportasi publik dapat diterapkan untuk kota metropolitan seperti Jakarta dan kota-kota satelitnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek)," tutur Yayat, Ahad (7/9).

Sebelum menerapkan konsep 'smart city', lanjut Yayat, diperlukan kesiapan aparat birokrasi untuk menerapkan sistem 'e-money' atau 'e-ticketing' dalam sektor transportasi publik.

"Saat ini, birokrasi pemerintah di wilayah Jabodetabek belum siap menerima konsep 'smart city'. Pasalnya, mereka masih lebih nyaman dengan sistem tradisional berupa uang tunai," papar Yayat.

Apalagi, pengelola sistem manajemen transportasi masih terpisah-pisah, misalnya antara bus Transjakarta dan KRL Commuter Line Jabodetabek. Padahal, keduanya menerapkan sistem e-ticketing.

Akibatnya, lanjut Yayat, masyarakat Jabodetabek memerlukan banyak kartu untuk menggunakan transportasi publik itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika