Sabtu 06 Sep 2014 18:08 WIB

Menteri ESDM di Era Jokowi Harus Jauh dari Mafia Migas

Rep: Ira Sasmita/ Red: Mansyur Faqih
Presiden terpilih 2014-2015 dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat diskusi bersama jajaran redaksi harian Republika di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/9). (Republika/ Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Presiden terpilih 2014-2015 dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat diskusi bersama jajaran redaksi harian Republika di Balai Kota, Jakarta, Rabu (3/9). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dan energi, Hendrajit mengatakan korupsi di pusaran migas merupakan bencana geopolitik yang tak lepas dari jaringan mafia di sektor itu. 

Karenanya, kata dia, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus menyiapkan calon menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang jauh dari jaringan mafia tersebut.

"Kalau kita lihat intinya, bahwa pertarungan migas kelas kakap sekarang bertarung pascapilpres," kata Hendrajit di Jakarta, Sabtu (6/9).

Menurut dia, kerugian negara akibat korupsi di sektor ESDM tak lepas kaitannya dengan undang-undang. Peraturan menteri dan undang-undang disebutnya sengaja dibentuk sebagai produk hukum ganda oleh mafia di bagian hulu. 

Hendrajit mensinyalir, ada upaya tarik-menarik antara mafia di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mafia yang ingin memantapkan posisinya di era Jokowi nanti.

"Ini kubu Ari Soemarno, Raden Priyono, dan jaringan Rudi Rubiandini. Di sisi lain ada klan Purnomo Yusgiantoro dengan Karen Agustiawan di dalamnya, dan Reza Chalid," ungkap Hendrajit.

Karena itu, menurutnya, status hukum Menteri ESDM Jero Wacik bisa dijadikan pintu masuk untuk menguak jaringan mafia yang lebih besar di belakangnya. 

Jika tidak bisa memilih orang yang tepat, Hendrajit memperkirakan pemerintahan Jokowi hanya akan mengkonsolidasikan pemain lama dan pemain baru dalam sektor migas.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement