REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan Desi Murdjiana mengatakan lembaganya tidak mengajukan nama yang layak atau tidak layak untuk menjadi "pembantu" Jokowi-JK di kabinet mendatang.
Lembaganya, kata Desi, lebih pada mengedepankan isu pentingnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap ada di kabinet Jokowi-JK.
"Usulan kami sudah disampaikan ke tim Transisi, bahwa masih banyak permasalah perempuan dan anak yang belum direspons pemerintah," kata Desi kepada Republika.
Untuk meyakinkan tim transisi, Desi sudah memberikan data dan informasi terkait masalah perempuan dan anak yang harus menjadi perhatian pemerintah selanjutnya.
"Katanya tim transisi akan mempertimbangkannya," ujarnya.
Desi pesimis permasalahan perempuan dan anak dapat terselesaikan jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan jadi dihapus untuk kemudian dilebur dengan lembaga lain.
"Masih ada Kementeriannya saja tidak bisa diselesaikan, apalagi jika kementeriannya tidak ada," katanya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan, Jokowi, kata Desi, tidak boleh menghapuskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
