REPUBLIKA.CO.ID,GERUNG--Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Sulhan Mukhlis, Ibrahim mendukung rencana pemerintah daerah merekrut wanita berparas cantik dan menarik menjadi anggota polisi pamong praja (Pol PP) untuk mengemban tugas-tugas khusus.
"Daerah ini ke depan membutuhkan peran Pol PP dalam jumlah yang banyak, termasuk dari kalangan wanita yang berparas cantik dan menarik," katanya di Gerung, ibu kota Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (4/9).
Keberadaan Pol PP menjadi eksekutor dari segala regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan DPRD. Tentunya inovasi berupa perekrutan anggota dari kalangan wanita berparas cantik harus didukung," katanya.
Kabupaten Lombok Barat, menurut dia, harus belajar dari Kota Surabaya yang sudah lebih dulu memiliki anggota Pol PP dari kalangan perempuan berparas cantik dan menarik. Anggota Pol PP perempuan tersebut nantinya akan difokuskan sebagai negosiator dan penggeledahan ketika berhadapan dengan kaum perempuan. "Mereka nanti bisa menjadi negosiator di lapangan dengan cara-cara yang lebih halus. Tidak seperti yang selama ini menggunakan cara tegas," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai dalam perekrutan anggota Pol PP yang cantik dan menarik tidak ada syarat khusus. Yang paling utama adalah harus memiliki keahlian bela diri. "Jangan hanya melihat sisi cantik saja, tapi kemampuan berkomunikasi dan bela diri juga harus jadi pertimbangan dalam proses perekrutan," ucap Sulhan.
Ia mengatakan, pihaknya sudah pernah membahas rencana perekrutan anggota Pol PP dari perempuan cantik tersebut dengan bupati sebelum pelantikan anggota dewan periode 2014-2019. Kepala daerah sepakat untuk menambah anggota Pol PP dari kalangan perempuan dan sudah dibahas dalam rapat paripurna anggota dewan dengan agenda pembahasan APBD perubahan.
Namun, kata dia, setelah disahkan ada informasi bahwa usulan anggaran untuk menggaji anggota Pol PP dari perempuan cantik yang direkrut dengan sistem kontrak itu dicoret oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu, persoalan ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi anggota dewan yang baru.
"Ini akan menjadi PR kami ke depan, supaya apa yang sudah disepakati oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan dewan tidak diubah lagi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika