REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK memberikan sinyal positif kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk bergabung di pemerintahan periode 2014 – 2019. Namun, PPP secara lembaga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar tersebut.

Deputi tim transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memberi ruang secara personal kepada Lukman untuk kembali menjabat di kabinet Jokowi-JK, meski ia menilai, akan lebih baik jika membawa nama lembaga yakni PPP sebagai mitra koalisi.

“Kami tidak mencari mitra koalisi, yang kami butuhkan adalah membangun kesepahaman bersama terhadap masalah bangsa ke depan. Negara ini perlu kerjasama yang didasari kesamaan agenda, bukan kepentingan politik,” kata Hasto, Kamis (4/9).

Dia meyakini menjelang 1 Oktober nanti, konstelasi politik semakin mengerucut. Ia melihat ada kecenderungan dari sejumlah parpol non koalisi untuk menggabungkan kekuatan untuk kepentingan rakyat. Keinginan rakyat lewat Jokowi-JK harus diimplementasikan.

Pemilu ini, kata dia, adalah suatu mekanisme teknis, setelah pasangan calon dinyatakan terpilih, maka pembicaraan selanjutnya adalah masalah kebangsaan. Dengan adanya dukungan rakyat ini, ia yakin, terjadi perubahan konfigurasi dukungan di DPR.

“Sebagaimana disampaikan pak Hatta Rajasa, ini lah yang menjadi dasar untuk kita bersama, untuk berbicara kedepan, nah untuk itu lah bebricara tentang kerjasama di parlemen,” ujar dia.

Hatta Rajasa, kata dia, sempat menyatakan, setelah MK mengambil keputusan, maka saatnya semua pihak bergandengan tangan. Jangan lagi melihat kompetisi masa lalu yang telah selesai, sebab, banyak persoalan yang harus dihadapi ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika