REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasangan calon Jokowi-JK akan sangat berhati-hati dalam memilih calon menteri dan kepala lembaga pemerintah dalam kabinet periode mendatang. Dugaan kasus korupsi yang baru-baru ini menjerat Menteri ESDM menjadi pelajaran seleksi nama-nama menteri.
Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan secara berkelanjutan akan memberi masukan kepada Jokowi-JK agar tidak salah pilih menteri. Usulan agar tidak adanya rangkap jabatan di kabinet dan parpol merupakan langkah positif.
“Ya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, pak Jokowi pun telah memberikan garis politik ekonomi yang sangat jelas, untuk berani berhadapan dengan mafia-mafia yang mengganggu perekonomian kita,” kata Hasto di Rumah Transisi, Kamis (4/9).
Menurut dia, hal ini hanya bisa dilakukan kalau pemerintahan betul-betul tegas dalam menindak berbagai persekongkolan sektor-sekto straegis perekonomian. Pendekatan hukum melalui kerjasama kelembagaan dengan KPK, Kepolisan dan PPATK perlu dibentuk.
Ia mencontohkan, akan ada satuan khusus, namun tak perlu diumumkan ke publik siapa anggotanya karena langsung ditunjuk Presiden. Mereka bergerak menyelematkan ekonomi negara ini dari berbagai macam kejahatan korporasi, perbankan, pajak dan migas.
“Bagaimana nantinya PPATK bisa menjadi instrumen pengontrol transaksi mencurigakan dengan membuat regulasi, dimana transaksi itu melalui perbankan,” ujar dia.
Selain itu, menteri yang ditetapkan Jokowi-JK harus melalui tahapan seleksi. Itu bisa saja melibatkan KPK serta PPATK. Elite parpol harus mengambil pelajaran, mereka yang berada di lingkaran pertama kekuasaan akan menjadi sasaran, sehingga diperlukan keteguhan moral.
Ikuti Whatsapp Channel Republika